Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Republik Indonesia (RI) Syaiful Huda mengatakan, tingkat anggaran pendidikan Indonesia tahun ini telah mencapai 550 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jumlah itu, kata Syaiful, akan masuk ke tiga departemen, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Untuk Kemendikbud alokasinya Rp 81,5 triliun, Kemenag 55 triliun dan TKDD Rp 299,06 triliun,” kata Syaiful dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. Rabu (2 Maret 2021).
Dengan jumlah tersebut, Syaiful berharap reformulasi anggaran pendidikan
dalam konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 dapat lebih disempurnakan.
Baca Juga: PPI Dunia Hadiri Rapat Gabungan DPR RI Rekomendasikan 4 Poin Untuk Meningkatkan Roadmap Pendidikan Indonesia
“Pembahasan teknis lebih lanjut perlu dilakukan agar tujuan program dapat tercapai dan persoalan fundamental pendidikan Indonesia dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran
Hal itu dikatakan Syaiful dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI
dengan mitra terafiliasi terkait pembahasan PJP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2035 Bidang Pengelolaan Anggaran Pendidikan di gedung DPR RI di Senayan. Jakarta, Rabu (2 Maret 2021).
Menurutnya, reformulasi PJP harus diarahkan pada peningkatan kuantitas, baik bagi tenaga kependidikan maupun mahasiswa.
“Kami tegaskan PJP ini sejalan dengan visi bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945,” kata perwakilan rakyat daerah pemilihan (Dapil) Barat Jawa.
Baca juga: Profil Marzuki Alie, Mantan Ketua DPR yang Dituding Terlibat Kudeta Demokrat
Landasan hukum yang dimaksud Syaiful didasarkan pada Pasal 31 (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan 20 persen berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Senada dengan pernyataan Syaiful, Komisioner X DPR RI Hetifah Sjaifudian sepakat bahwa sikap anggaran pendidikan ini perlu dikaji ulang guna membuat rekomendasi yang kuat, terutama mengenai kapasitas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran 2020 -2035 PJP.
LIHAT JUGA :
https://www.dosenmatematika.co.id/
https://pendidikan.co.id/
https://www.kuliahbahasainggris.com/
https://www.sekolahbahasainggris.co.id/
https://www.ilmubahasainggris.com/
https://www.kakakpintar.id/
https://ruangseni.com/
https://jurubicara.id/
https://www.i4startup.id/
https://minglebox.com/